Let's go
rk ini dimaksudkan untuk merangkum informasi yang berhubungan dengan perkembangan pendidikan yang terjadi dan untuk menyajikan sumber umum serta jaringan komunikasi forum bagi administrator sekolah, para pendidik dan para peminat lainnya. [Informasi Langganan Baru] - Hits Pendidikan.Net Bulan Januari, 2010 - 2.011.039
Link Khusus Untuk Bapak Presiden
"Melawan Korupsi, Membangun Demokrasi di Sekolah"
(Program Anti-Korupsi A La Kemendiknas)
Bagaiamana dengan isu-isu selain korupsi yang penting maupun mutu kebijakan di tingkat nasional?
ICT adalah Teknologi yang "Paling Tidak Tepat Guna" untuk Pembelajaran
di Sektor Pendidikan Umum
(Phillip Rekdale)
"Guru Masih Terlalu Dominan di Kelas"
(Professor Fasli Jalal - Wakil Menteri)
Re: "Siswa tidak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat yang berbeda sehingga mematikan kreativitas siswa," Ini juga salah satu (dari banyak) masalah dengan Pembelajaran Berbasis-ICT dan yang lebih parah lagi adalah "E-Learning Dapat Membunuh Kreativitas!"
Phillip Rekdale
Mengirim Saran Anda.
"Sulitnya Tekan Penyelewengan Dana BOS"
(Indonesia Corruption Watch (ICW))
"Setahun Mendiknas : Mendiknas, Berbenahlah.....
(Kompas.Com)
Apa Yang Kita Dapat Belajar Dari Model RSBI / SBI ?
(Pendidikan Network Indonesia)
"Kita Meluncurkan Situs Menganggur.Com"
(Pendidikan Network Indonesia) 
"60 Persen Lulusan PT Menganggur"
"Surabaya, Kompas - Dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 60 persen lulusan perguruan tinggi menganggur. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah perlu segera mengubah fokus pendidikan tinggi dari akademis ke vokasi."
"Jumlah lulusan perguruan tinggi baik program diploma maupun sarjana lebih dari 300.000 orang per tahun. Adapun jumlah mahasiswa vokasi perguruan tinggi negeri dan swasta tahun 2005 sebanyak 838.795 orang, tahun 2006 menjadi 1.256.136 orang dan 2007 turun menjadi 979.374 orang."
Selalu ada banyak retorika dan asumpsi yang muncul yang akhirnya digunakan untuk mengambar strategi-strategi untuk menghadapi, dan semoga mengatasi masalah pengangguran. Sesuatu yang sangat biasa (di negara mana saja) adalah pendidikan diangap adalah kunci-nya.
Memang pasti pendidikan adalah isu yang penting sekali, tetapi menurut yang menganggur, apa isu-isu yang lain yang juga penting. Supaya kita dapat membuka isu lebih lebar kita sudah menjalankan survey.... Kalau anda menganggur atau mencari pekerjaan silakan menyampaikan saran anda di Survey Pengangguran.
Anda dapat memasang iklan untuk mencari SDM, maupun mencari pekerjaan...
Kami sedang menbangunkan situsnya sekarang, mohon sabar ya....
"Bangunan Tua Roboh, Tiga Pelajar Tewas"
(Kepala kepolisian distrik Batu Gajah)
(Program Anti-Korupsi A La Kemendiknas)
"Sekolah Harapan, Sekolah Bebas Korupsi" dan Diskusi "Melawan Korupsi, Membangun Demokrasi di Sekolah". Rabu, 9 Pebruari, Jam 1 Siang di Gedung A Lt.III, Kemendiknas. Narasumber : Fasli Jalal (Wakil Mendiknas), Teten Masduki (Sekjen TII), Ani Sutjipto (Fisip UI), Gino Vanollie (Kadis pendidikan Way Kanan), Ade Manadin (Kepsek Tegal Gede 2-Garut) : Informasi oleh Pak Edi Subkhan.
 |  |
STRATEGI: Mengulangkan program lama (MBS dari tahun 1990an) yang sampai saat ini Kemendiknas gagal mengimplementasikan secara nasional, yang mungkin terhambat karena "Korupsi terjadi di semua tingkatan dari KemenDikNas, Dinas Pendidikan, hingga Sekolah" (ICW) "Dinas pendidikan telah menjadi institusi paling korup dan menjadi isntitusi penyumbang koruptor pendidikan terbesar dibanding dengan institusi lainnya." (ICW: Analisis 5 Tahun Pemberantasan Korupsi Pendidikan).
Sistem Manajemen Berbasis-Sekolah (MBS) yang adalah sangat baik, hanya dapat diimplementasikan secara nasional dan efektif oleh Manajemen di Pusat (Kemendiknas) yang "Bersih" dan "Profesional" (Peran utama adalah merencanakan, menkoordinasikan dan memonitor dengan tegas, maupun menjaga anggaran untuk program-nya tidak di-Korupsikan juga), yang di-Implementasikan oleh Dinas Pendidikan yang "Bersih", "Berdedikasi", dan "Profesional" (Bebas dari Korupsi dan Siap Mental untuk Mendukung Sekolah-Sekolahnya).
Bagaimana Mungkin Program Ini Dapat Berhasil Sebelum Kemendiknas dan Dinas Pendidikan diBersihkan Duluan? Menurut kami program ini adalah salah satu indikator signifikan bahwa Kemendiknas belum serius mengenai memberantas korupsi di Dunia Pendidikan Kita.
Dari respons ke pertanyaan saya ke Panel hari Rabu termasuk Pak Fasli Jalal - Wakil Mendiknas, "Kapan Kita akan mulai memberantaskan korupsi di Kemendiknas dan Dinas Pendidikan?" - yang tidak dijawab, kami hanya dapat kira bahwa pertanyaan-nya tidak dapat dijawab (atau tidak ingin dijawab). Padahal ini isu yang paling penting kalau Kemendiknas serius mengenai memberantaskan korupsi.
Menurut kami: Program baru ini (yang sebenarnya tidak baru) kayaknya hanya adalah salah satu konsep lagi yang tanpa memberantas korupsi di Kemendiknas dan Dinas Pendidikan duluan tidak dapat diangap sebagai solusi secara nasional yang serius. Maupun kalau menjadi "proyek" mungkin dapat membuka kesempatan untuk korupsi skala besar kalau Kemendiknas tidak tegas memonitor anggaran-nya.
Kalau kita hanya mencari kesibukan di dunia tikus kecil (Sekolah - Yang adalah korban juga), pasti tikus-tikus besar akan makin senang karena mereka juga tahu bahwa perbaikan di tingkat sekolah tidak bisa dilaksanakan secara nasional dan efektif tanpa manajemen yang bermutu dan bersih di Kemendiknas dan Dinas Pendidikan. Jadi kesibukan-nya di sekolah tidak akan berakhir, dan tikus-tikus besar tidak akan diganggu.
Apakah bergerak di tingkat sekolah saja akan efektif menghadapi isu "Dinas pendidikan telah menjadi institusi paling korup dan menjadi isntitusi penyumbang koruptor pendidikan terbesar dibanding dengan institusi lainnya." ICW: Analisis 5 Tahun Korupsi Pendidikan
Bagaimana kalau sekolah yang sudah bersih ingin melawan atau melaporkan korupsi di tingkat Dinas Pendidikan atau Kemendiknas, melapor ke mana?
Salam Pendidikan
Phillip Rekdale (Jakarta)
Sistem Manajemen Berbasis-Sekolah (MBS) yang adalah sangat baik, hanya dapat diimplementasikan secara nasional dan efektif oleh Manajemen di Pusat (Kemendiknas) yang "Bersih" dan "Profesional" (Peran utama adalah merencanakan, menkoordinasikan dan memonitor dengan tegas, maupun menjaga anggaran untuk program-nya tidak di-Korupsikan juga), yang di-Implementasikan oleh Dinas Pendidikan yang "Bersih", "Berdedikasi", dan "Profesional" (Bebas dari Korupsi dan Siap Mental untuk Mendukung Sekolah-Sekolahnya).
Bagaimana Mungkin Program Ini Dapat Berhasil Sebelum Kemendiknas dan Dinas Pendidikan diBersihkan Duluan? Menurut kami program ini adalah salah satu indikator signifikan bahwa Kemendiknas belum serius mengenai memberantas korupsi di Dunia Pendidikan Kita.
Dari respons ke pertanyaan saya ke Panel hari Rabu termasuk Pak Fasli Jalal - Wakil Mendiknas, "Kapan Kita akan mulai memberantaskan korupsi di Kemendiknas dan Dinas Pendidikan?" - yang tidak dijawab, kami hanya dapat kira bahwa pertanyaan-nya tidak dapat dijawab (atau tidak ingin dijawab). Padahal ini isu yang paling penting kalau Kemendiknas serius mengenai memberantaskan korupsi.
Menurut kami: Program baru ini (yang sebenarnya tidak baru) kayaknya hanya adalah salah satu konsep lagi yang tanpa memberantas korupsi di Kemendiknas dan Dinas Pendidikan duluan tidak dapat diangap sebagai solusi secara nasional yang serius. Maupun kalau menjadi "proyek" mungkin dapat membuka kesempatan untuk korupsi skala besar kalau Kemendiknas tidak tegas memonitor anggaran-nya.
Kalau kita hanya mencari kesibukan di dunia tikus kecil (Sekolah - Yang adalah korban juga), pasti tikus-tikus besar akan makin senang karena mereka juga tahu bahwa perbaikan di tingkat sekolah tidak bisa dilaksanakan secara nasional dan efektif tanpa manajemen yang bermutu dan bersih di Kemendiknas dan Dinas Pendidikan. Jadi kesibukan-nya di sekolah tidak akan berakhir, dan tikus-tikus besar tidak akan diganggu. Apakah bergerak di tingkat sekolah saja akan efektif menghadapi isu "Dinas pendidikan telah menjadi institusi paling korup dan menjadi isntitusi penyumbang koruptor pendidikan terbesar dibanding dengan institusi lainnya." ICW: Analisis 5 Tahun Korupsi Pendidikan
Bagaimana kalau sekolah yang sudah bersih ingin melawan atau melaporkan korupsi di tingkat Dinas Pendidikan atau Kemendiknas, melapor ke mana?
Salam Pendidikan
Phillip Rekdale (Jakarta)
Bagaiamana dengan isu-isu selain korupsi yang penting maupun mutu kebijakan di tingkat nasional?
- Kapan Semua Sekolah akan Aman, Nyaman dan Kondusif, dengan Fasilias Dasar?
- Apa Metodologi Pembelajaran yang Standar Nasioanl? Apakah Tujuan Pendidikan Kita Jelas?
- Bagaimana dapat Memberdayakan Guru-Guru dan Meningkatkan Kemampuan Guru Secara Nasional?
- Dengan Ribuan Sekolah Yang Rusak, Mengapa Membuat Program RSBI/SBI? Keadilan?
- Mata Pelajaran ICT Adalah Penting Untuk Semua Pelajar. Apa Strategi Nasional Untuk Mencapaikan Tujuan Kemendiknas "Satu Komputer untuk 20 Siswa" (1:20) pada Tahun 2015 (Sekarang 1:2.000)?
- Pembelajaran Berbasis-ICT Tidak Cocok, Rialistik atau Mengarah ke Pendidikan yang Bermutu:
di Sektor Pendidikan Umum
(Phillip Rekdale)
ICT adalah teknologi yang "Paling Tidak Tepat Guna" untuk Pendidikan Umum Yang Bermutu di Indonesia, kan? ICT dapat membunuh kreativitas (e-Learning / programmed learning), sangat terbatas oleh kekurangan infrastruktur, maupun biaya perawatan yang sangat mahal, banyak sekolah tidak dapat merawat sekolah saja, maupun ratusan komputer (puluhan juta komputer secara nasional).... "Apakah Kebijakan terhadap TIK (ICT) di Sekolah Mengancam Perkembangan Pendidikan?"
(Professor Fasli Jalal - Wakil Menteri)
"JAKARTA, KOMPAS.com - Proses belajar-mengajar di sekolah kerap membosankan dan tidak menyenangkan karena guru yang terlalu dominan di ruang kelas.
'Siswa tidak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat yang berbeda sehingga mematikan kreativitas siswa.' -- Fasli Jalal
'Siswa tidak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat yang berbeda sehingga mematikan kreativitas siswa,' kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal dalam diskusi panel Pendidikan Profesi Guru di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Sabtu (4/12/2010)"
Pendidikan Network Salut Professor Fasli Jalal.
Apa masalah utama dalam pelaksanaan pendidikan kita (selain korupsi), Yaitu 'Siswa tidak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat yang berbeda sehingga mematikan kreativitas siswa'. - Apakah kita mungkin dapat berharap anak-anak kita akan Aktif (maupun Pro-Aktif), Kreatif, dan Mampu Berkontribusi Kepada Perkembangan Indonesia dengan Pembelajaran-Pasif? Prioritas-prioritas pendidikan (selain memberantaskan korupsi) adalah:
'Siswa tidak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat yang berbeda sehingga mematikan kreativitas siswa.' -- Fasli Jalal
'Siswa tidak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat yang berbeda sehingga mematikan kreativitas siswa,' kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal dalam diskusi panel Pendidikan Profesi Guru di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Sabtu (4/12/2010)"
Pendidikan Network Salut Professor Fasli Jalal.
Apa masalah utama dalam pelaksanaan pendidikan kita (selain korupsi), Yaitu 'Siswa tidak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat yang berbeda sehingga mematikan kreativitas siswa'. - Apakah kita mungkin dapat berharap anak-anak kita akan Aktif (maupun Pro-Aktif), Kreatif, dan Mampu Berkontribusi Kepada Perkembangan Indonesia dengan Pembelajaran-Pasif? Prioritas-prioritas pendidikan (selain memberantaskan korupsi) adalah:
- Memperbaiki semua sekolah yang rusak dan ambruk supaya Standar Nasional yang lengkap dengan sarana/prasarana supaya aman, nyaman, dan kondusif untuk "semua pelajar" - "Puluhan ribu sekolah dalam keadaan rusak atau ambruk termasuk 70% sekolah di DKI Jakarta - Di Jakarta Saja, 179 Sekolah Tidak Layak Pakai! - Hampir 80% Gedung Sekolah di Pesawaran Rusak, dll","Jumlah ruang kelas (SD dan SMP) rusak berat juga meningkat, dari 640,660 ruang kelas (2000-2004 meningkat 15,5 persen menjadi 739,741 (2004-2008)." (ICW) - Kelihatannya makin lama makin banyak sekolah yang rusak!
Ref: http://Ambruk.Com - Mengimplementasikan PAKEM (Pembelajaran Aktif dan Kontekstual) di semua sekolah supaya standar pembelajaran kita sesuai dan kompetitif dengan negara lain. Kapan kita akan menghadapi isu-isu yang terbukti meningkatkan mutu pendidikan? Pendidikan Yang Terbaik Masih Adalah: Pendidikan Berbasis-Guru yang Mampu dan Sejahtera, di Sekolah yang Bermutu, dengan Kurikulum yang Sesuai dengan Kebutuhan Siswa-Siswi dan "Well Balanced" (seimbang, dengan banyak macam keterampilan termasuk teknologi), yang Diimplementasikan secara PAKEM. ("Mampu" termasuk Kreatif)
Ref: http://pendidikan.net/pakem.html - Menggunakan "Appropriate Technology" yang sudah ada di semua sekolah, yang terbaik, terjangkau, dan sangat meningkatkan kreativitas siswa-siswi maupun kreativitas guru (seperti di negara maju). Dengan rasio: "Sekarang Satu Komputer Untuk 2.000 Siswa". Jelas TIK (ICT) bukan solusinya, kan?
http://TeknologiPendidikan.Com - Meningkatkan profesionalisme dan bertanggunjawaban guru untuk meningkatkan ilmu dan kemampuan mengajar sendiri - seperti guru profesional di negara lain. Guru adalah pelaksana pendidikan (dan paling penting) jadi kesejahteraan juga harus sesuai supaya tidak perlu "moonlighting" di tempat lain dan dapat fokus kepada tugasnya.
- Meningkatkan Lapangan Kerja - Oleh lulusan yang Aktif (maupun Pro-Aktif), Kreatif, dan Mampu Berkontribusi Kepada Perkembangan Industri. Ini adalah isu yang sangat penting di Perguruan Tinggi juga di mana "60 Persen Lulusan PT Menganggur" dan dari 40% yang mendapat pekerjaan, berapa % mendapat pekerjaan yang memuaskan?Ref: http://Pendidikan.Net/5langkah.html
http://Menganggur.Com
Re: "Siswa tidak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat yang berbeda sehingga mematikan kreativitas siswa," Ini juga salah satu (dari banyak) masalah dengan Pembelajaran Berbasis-ICT dan yang lebih parah lagi adalah "E-Learning Dapat Membunuh Kreativitas!"
Phillip Rekdale
Mengirim Saran Anda.
(Indonesia Corruption Watch (ICW))
JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) terbukti kurang mampu menekan penyelewengan dalam pengelolaannya. Temuan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jakarta atas 6 SMPN dan SDN di Jakarta tentang kerugian negara/daerah sebesar Rp 5,7 miliar merupakan bukti adanya penyelewengan pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah.
'Pengelolaannya selama ini cenderung tertutup dan tidak mengikuti panduan pengelolaan dana BOS sebagaimana yang telah dibuat oleh Kemdiknas.'
Korupsi di Pendidikan Masih Tetap Musuh dan Tantangan Kemajuan Pendidikan Indonesia yang #1
'Pengelolaannya selama ini cenderung tertutup dan tidak mengikuti panduan pengelolaan dana BOS sebagaimana yang telah dibuat oleh Kemdiknas.'
Korupsi di Pendidikan Masih Tetap Musuh dan Tantangan Kemajuan Pendidikan Indonesia yang #1
(Kompas.Com)
"JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa elemen masyarakat, guru, dan pemerhati pendidikan yang tergabung dalam Koalisi Pendidikan menilai, rapor Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh masih berkelir merah. Masih ada waktu tiga tahun untuk Mendiknas berbenah diri melakukan perbaikan-perbaikan."
"Elemen-elemen tersebut antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW), Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), Aliansi Orang Tua Peduli Pendidikan, serta Kelompok Kajian Studi Pendagogik Transformatif. Mereka sengaja berkumpul untuk mengkritisi satu tahun kinerja Mendiknas Mohammad Nuh melalui diskusi Satu Tahun Menteri Pendidikan Nasional: Rapor Merah Bagi Menteri Pendidikan, Kamis (21/10/2010), di Jakarta."
Di Pendidikan Network yang sangat mengecewakan kami adalah walapun Indonesia Corruption Watch (ICW) melapor bahwa "Dinas pendidikan telah menjadi institusi paling korup dan menjadi isntitusi penyumbang koruptor pendidikan terbesar dibanding dengan institusi lainnya." (ICW: Analisis 5 Tahun Pemberantasan Korupsi Pendidikan - 2004-2009), kayaknya korupsi yang kami anggap adalah isu yang paling penting, dan dapat sangat mempengaruhi semua kesempatan untuk meningkatkan mutu pendidikan belum dihadapi secara serius.
"Elemen-elemen tersebut antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW), Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), Aliansi Orang Tua Peduli Pendidikan, serta Kelompok Kajian Studi Pendagogik Transformatif. Mereka sengaja berkumpul untuk mengkritisi satu tahun kinerja Mendiknas Mohammad Nuh melalui diskusi Satu Tahun Menteri Pendidikan Nasional: Rapor Merah Bagi Menteri Pendidikan, Kamis (21/10/2010), di Jakarta."
Di Pendidikan Network yang sangat mengecewakan kami adalah walapun Indonesia Corruption Watch (ICW) melapor bahwa "Dinas pendidikan telah menjadi institusi paling korup dan menjadi isntitusi penyumbang koruptor pendidikan terbesar dibanding dengan institusi lainnya." (ICW: Analisis 5 Tahun Pemberantasan Korupsi Pendidikan - 2004-2009), kayaknya korupsi yang kami anggap adalah isu yang paling penting, dan dapat sangat mempengaruhi semua kesempatan untuk meningkatkan mutu pendidikan belum dihadapi secara serius.
(Pendidikan Network Indonesia)
Bagaiama kita dapat belajar dari, dan menggunakan konsep SBI?. Kalau Kemendiknas percaya bahwa sekolah R/SBI dapat mencapaikan pendidikan yang lebih bermutu, apakah itu hanya logikal (masuk akal) kalau standar itu menjadi Standar Sekolah Nasional dan menghapus diskriminasi dari konsep SBI (sekolah yang berbeda) yang Tidak Adil dan "Tidak Mengarah Ke Pemerataan Mutu Pendidikan Untuk Semua"?
Kita perlu mengarah ke konsep Sekolah Bertaraf Nasional (SBN) Yang Terbaik. Kalau SBI lebih baik pasti semua sekolah Nasional seharusnya mengarah ke sekolah bertaraf internasional juga, mengapa tidak?. Mulai dari membuat fondasi terbaik; Metodologi Terbaik dan Sarana Prasarana yang Manusiawi di Semua Sekolah di Indonesia... Lanjut...
Kita perlu mengarah ke konsep Sekolah Bertaraf Nasional (SBN) Yang Terbaik. Kalau SBI lebih baik pasti semua sekolah Nasional seharusnya mengarah ke sekolah bertaraf internasional juga, mengapa tidak?. Mulai dari membuat fondasi terbaik; Metodologi Terbaik dan Sarana Prasarana yang Manusiawi di Semua Sekolah di Indonesia... Lanjut...
(Pendidikan Network Indonesia)
"60 Persen Lulusan PT Menganggur""Surabaya, Kompas - Dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 60 persen lulusan perguruan tinggi menganggur. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah perlu segera mengubah fokus pendidikan tinggi dari akademis ke vokasi."
"Jumlah lulusan perguruan tinggi baik program diploma maupun sarjana lebih dari 300.000 orang per tahun. Adapun jumlah mahasiswa vokasi perguruan tinggi negeri dan swasta tahun 2005 sebanyak 838.795 orang, tahun 2006 menjadi 1.256.136 orang dan 2007 turun menjadi 979.374 orang."
Selalu ada banyak retorika dan asumpsi yang muncul yang akhirnya digunakan untuk mengambar strategi-strategi untuk menghadapi, dan semoga mengatasi masalah pengangguran. Sesuatu yang sangat biasa (di negara mana saja) adalah pendidikan diangap adalah kunci-nya.
Memang pasti pendidikan adalah isu yang penting sekali, tetapi menurut yang menganggur, apa isu-isu yang lain yang juga penting. Supaya kita dapat membuka isu lebih lebar kita sudah menjalankan survey.... Kalau anda menganggur atau mencari pekerjaan silakan menyampaikan saran anda di Survey Pengangguran.
Anda dapat memasang iklan untuk mencari SDM, maupun mencari pekerjaan...
(Kepala kepolisian distrik Batu Gajah)
BATU GAJAH--MI: Sebuah bagunan tua, bekas gudang bijih timah di perumahan pekerja miskin (PPRT) di Changkat Tin, Tanjung Tualang, Malaysia, Sabtu (10/7), roboh dan menewaskan tiga pelajar dan melukai beberapa lainnya.
Walapun kasus di Malaysia ini tidak di sekolah, sudah ada terlalu banyak insiden di sekolah-sekolah kita di Indonesia, kan? Mohon kita mengatasi situasinya "sekarang" supaya tidak ada insiden fatal di Indonesia. Ref: http://Ambruk.Com
Apakah, harus ada kasus seperti di Haiti ("Korban Tewas Sekolah Ambruk 82 Siswa") sebelum Pemerintah Kabupaten maupun Kemendiknas akan memperhatikan keadaan di "semua sekolah"? Mengapa sekolah RSBI dipikirkan walapun keadaan di lapangan begini?
Di Indonesia: 'Puluhan ribu sekolah dalam keadaan rusak atau ambruk termasuk 70% sekolah di DKI Jakarta - Di Jakarta Saja, 179 Sekolah Tidak Layak Pakai! - Hampir 80% Gedung Sekolah di Pesawaran Rusak, dll,' 'Jumlah ruang kelas (SD dan SMP) rusak berat juga meningkat, dari 640,660 ruang kelas (2000-2004 meningkat 15,5 persen menjadi 739,741 (2004-2008).' (ICW) Ref: http://pendidikan.net/index.html#5langkah
Semua anak mempunyai hak untuk masuk sekolah yang aman dan nyaman kan? Apakah ini bukan prioritas manajemen pendidikan kita?
Salam Pendidikan
WebmasterMugys
Walapun kasus di Malaysia ini tidak di sekolah, sudah ada terlalu banyak insiden di sekolah-sekolah kita di Indonesia, kan? Mohon kita mengatasi situasinya "sekarang" supaya tidak ada insiden fatal di Indonesia. Ref: http://Ambruk.Com
Apakah, harus ada kasus seperti di Haiti ("Korban Tewas Sekolah Ambruk 82 Siswa") sebelum Pemerintah Kabupaten maupun Kemendiknas akan memperhatikan keadaan di "semua sekolah"? Mengapa sekolah RSBI dipikirkan walapun keadaan di lapangan begini?
Di Indonesia: 'Puluhan ribu sekolah dalam keadaan rusak atau ambruk termasuk 70% sekolah di DKI Jakarta - Di Jakarta Saja, 179 Sekolah Tidak Layak Pakai! - Hampir 80% Gedung Sekolah di Pesawaran Rusak, dll,' 'Jumlah ruang kelas (SD dan SMP) rusak berat juga meningkat, dari 640,660 ruang kelas (2000-2004 meningkat 15,5 persen menjadi 739,741 (2004-2008).' (ICW) Ref: http://pendidikan.net/index.html#5langkah
Semua anak mempunyai hak untuk masuk sekolah yang aman dan nyaman kan? Apakah ini bukan prioritas manajemen pendidikan kita?
Salam Pendidikan
WebmasterMugys
0 komentar: